Tahun 1830 menjadi titik balik penting dalam sejarah Jawa. Perang Jawa telah berakhir, tetapi bagi pemerintah kolonial, kemenangan militer itu segera berubah menjadi pekerjaan lain yang tidak kalah berat: memulihkan keamanan, menata kembali pemerintahan, dan mencari sumber pendapatan yang lebih pasti.
Selama lima tahun, perang menguras tenaga, biaya, dan perhatian pemerintah Hindia Belanda. Setelah perang selesai, Jawa tidak lagi hanya dilihat sebagai wilayah yang harus dikendalikan secara politik. Jawa juga mulai dipandang sebagai ruang produksi yang harus menghasilkan pendapatan secara teratur. Wilayahnya harus ditata, penduduknya harus dicatat, tanahnya harus dimanfaatkan, dan hasil pertaniannya harus dapat memberi pemasukan bagi kas kolonial.
Pada tahun yang sama, 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem yang kemudian dikenal sebagai Cultuurstelsel, atau dalam sejarah Indonesia sering disebut Sistem Tanam Paksa. Sistem ini lahir dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan lebih teratur setelah Perang Jawa. Melalui sistem tersebut, desa-desa di Jawa diwajibkan menyediakan sebagian tanah dan tenaga kerja untuk menanam tanaman yang dibutuhkan pasar ekspor.
Tanaman yang dipaksakan tidak selalu sama di setiap daerah. Pemerintah kolonial menyesuaikannya dengan kondisi tanah, iklim, tenaga kerja, dan jaringan pengangkutan. Namun beberapa tanaman utama yang banyak dikaitkan dengan Cultuurstelsel adalah kopi, tebu, nila, tembakau, teh, kayu manis, lada, dan beberapa tanaman ekspor lain. Di daerah pegunungan atau dataran tinggi, kopi menjadi sangat penting. Di wilayah yang cocok untuk perkebunan dan pengolahan pabrik, tebu menjadi komoditas utama. Di beberapa wilayah lain, nila ditanam untuk menghasilkan bahan pewarna biru yang laku di pasar Eropa.
Dalam praktiknya, sistem ini tidak sekadar meminta petani menanam tanaman tertentu. Desa harus menyediakan tanah, tenaga kerja, waktu, dan hasil panen untuk kepentingan pemerintah kolonial. Tanaman ekspor tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijual melalui jaringan perdagangan kolonial. Hasilnya menjadi sumber penerimaan besar bagi pemerintah Hindia Belanda dan negeri Belanda.
Dengan cara itu, tanah desa mulai masuk ke dalam sistem produksi yang lebih luas. Sawah, tegalan, tenaga kerja petani, gudang, pabrik gula, jalan, sungai, dan pelabuhan menjadi bagian dari rantai ekonomi kolonial. Pemerintah tidak hanya menarik pajak, tetapi juga mengatur apa yang harus ditanam, siapa yang bekerja, bagaimana hasilnya dikumpulkan, dan ke mana hasil itu dikirim.
Di sinilah persoalan mulai muncul. Ketika sebagian tanah dan tenaga kerja dialihkan untuk tanaman ekspor, ruang bagi produksi pangan dapat berkurang. Padi dan tanaman pangan tidak selalu hilang, tetapi waktu, tenaga, air, dan perhatian petani tidak lagi sepenuhnya diarahkan untuk menjaga kebutuhan makan desa. Dalam keadaan normal, tekanan itu mungkin masih dapat ditanggung. Namun ketika beban tanaman ekspor bertemu dengan gagal panen, gangguan musim, banjir, kekeringan, atau penyakit, persediaan pangan masyarakat dapat melemah dengan cepat.
Karena itu, Cultuurstelsel tidak bisa hanya dilihat sebagai sistem produksi ekspor. Ia juga harus dibaca sebagai sistem yang memperbesar kerentanan pangan. Tanaman ekspor memang menghasilkan penerimaan bagi pemerintah kolonial, tetapi di sisi lain ia menyita tanah, tenaga, dan waktu yang sebelumnya dapat digunakan untuk produksi pangan. Dalam beberapa keadaan, sistem ini ikut mendorong berkurangnya persediaan pangan di tingkat lokal.
Pada 1840-an, beberapa wilayah Jawa mengalami krisis pangan dan penyakit. Kasus seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan sering disebut dalam pembahasan sejarah Sistem Tanam Paksa. Di wilayah Rembang dan Toeban, terdapat pula indikasi krisis pangan sekitar 1849–1850. Untuk Bojonegoro dan Lamongan, bukti langsung pada periode yang sama belum cukup kuat untuk disebut secara tegas. Namun rangkaian krisis di beberapa wilayah Jawa memperlihatkan pola yang penting: ketika sebagian sumber daya desa diarahkan terlalu kuat untuk kebutuhan ekspor, ketahanan pangan lokal menjadi lebih rapuh.
Kelaparan dan penyakit pada masa itu tidak boleh dibaca sebagai akibat satu sebab saja. Musim, gagal panen, penyakit, kondisi tanah, distribusi pangan, dan administrasi lokal ikut berperan. Namun Cultuurstelsel menciptakan tekanan yang jelas: sebagian sumber daya desa diarahkan untuk tanaman yang tidak selalu menjadi makanan rakyat. Ketika situasi memburuk, desa tidak selalu memiliki cadangan pangan dan tenaga yang cukup untuk bertahan.
Bagi masyarakat desa, dampaknya terasa langsung. Tanah yang seharusnya dapat dipakai untuk pangan harus berbagi ruang dengan tanaman ekspor. Tenaga yang seharusnya dapat digunakan untuk mengolah sawah, memperbaiki saluran, menanam padi, atau mengurus panen, terserap ke dalam kewajiban kolonial. Air yang dibutuhkan untuk sawah juga harus bersaing dengan kebutuhan tanaman dan pengolahan komoditas lain, terutama di daerah yang terkait dengan tebu dan pabrik gula.
Dari sini terlihat bahwa persoalan produksi tidak dapat dipisahkan dari persoalan air. Pemerintah kolonial dapat memerintahkan desa menanam tanaman ekspor, tetapi tidak dapat memaksa tanah menghasilkan tanpa air yang cukup. Tebu membutuhkan air. Sawah membutuhkan air. Tanaman pangan membutuhkan musim yang stabil. Jika air terlalu sedikit, tanaman gagal. Jika air terlalu banyak, banjir dan genangan merusak lahan. Maka, di balik ambisi produksi kolonial, selalu ada persoalan yang sangat mendasar: bagaimana mengatur air.
Pada dekade 1830-an dan 1840-an, irigasi dan drainase mulai memperoleh arti yang semakin penting. Dalam bahasa Belanda yang kelak sering muncul dalam dokumen Solo Vallei, pengairan disebut bevloeiing, sedangkan pembuangan air atau drainase disebut afwatering. Dua istilah ini bukan sekadar istilah teknik. Keduanya mencerminkan cara pemerintah kolonial membaca wilayah: tanah harus dapat diairi ketika membutuhkan air, dan kelebihan air harus dapat dibuang ketika menjadi genangan.
Jika Cultuurstelsel adalah sistem yang memaksa tanah menghasilkan, maka irigasi dan drainase adalah alat untuk membuat tanah itu lebih mungkin menghasilkan. Inilah hubungan penting antara Sistem Tanam Paksa dan rencana-rencana pekerjaan air di Jawa. Cultuurstelsel tidak secara langsung melahirkan Solo Vallei, tetapi ia membentuk latar kebijakan yang membuat pengaturan air semakin dianggap strategis.
Pada pertengahan abad ke-19, kegelisahan tidak hanya terjadi di Jawa. Di Eropa, tahun-tahun 1840-an juga ditandai oleh krisis pangan, kenaikan harga bahan makanan, pengangguran, dan ketegangan sosial. Gagal panen kentang dan tanaman pangan lain pada pertengahan 1840-an mengguncang banyak wilayah Eropa. Ketika harga makanan naik dan kehidupan rakyat kecil semakin berat, tuntutan politik yang sudah lama berkembang menemukan momentumnya: rakyat menuntut konstitusi, parlemen yang lebih kuat, kebebasan sipil, dan pembatasan kekuasaan raja.
Gelombang itu meledak pada 1848. Revolusi dan pemberontakan menyebar di berbagai wilayah Eropa, dari Prancis, negara-negara Jerman, Austria, Italia, sampai Hongaria. Para pendukung perubahan percaya bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai melalui konstitusi, pemerintahan perwakilan, dan jaminan hak-hak sipil. Salah satu akibat penting dari gelombang 1848 adalah melemahnya absolutisme kerajaan dan menguatnya bentuk pemerintahan konstitusional di banyak negara Eropa.
Belanda tidak mengalami revolusi berdarah seperti beberapa negeri lain, tetapi tekanan dari Eropa tetap terasa kuat. Raja Willem II menyadari bahwa mempertahankan pola lama terlalu berisiko. Dalam suasana krisis Eropa itu, Belanda memilih jalan reformasi. Di bawah pengaruh tokoh liberal Johan Rudolph Thorbecke, konstitusi Belanda diubah pada tahun 1848. Perubahan ini sering disebut sebagai salah satu titik awal demokrasi parlementer Belanda modern.
Perubahan itu sangat mendasar. Kekuasaan raja dibatasi. Menteri-menteri menjadi bertanggung jawab kepada parlemen, bukan sekadar kepada raja. Tweede Kamer memperoleh pengaruh yang jauh lebih besar dan mulai dipilih langsung, walaupun hak pilih masih sangat terbatas pada kelompok tertentu. Parlemen juga mendapat ruang lebih kuat dalam membahas anggaran, mengawasi pemerintah, dan menilai kebijakan negara.
Bagi Hindia Belanda, perubahan ini tidak langsung mengubah kehidupan rakyat Jawa. Cultuurstelsel tetap berjalan. Pajak, kerja wajib, tanaman ekspor, dan kepentingan produksi kolonial masih menjadi bagian penting dari pemerintahan. Namun sejak 1848, cara kebijakan kolonial dipertanggungjawabkan mulai berubah. Urusan Hindia tidak lagi hanya berada dalam bayang-bayang keputusan raja dan pejabat kolonial. Ia semakin masuk ke ruang laporan, anggaran, debat parlemen, dan pertanggungjawaban menteri.
Dampaknya perlahan terasa pada cara proyek-proyek kolonial dibicarakan. Pekerjaan umum, irigasi, jalan, pelabuhan, sungai, dan belanja kolonial semakin perlu diberi alasan yang jelas. Pemerintah harus menjelaskan mengapa suatu pekerjaan perlu dilakukan, berapa biayanya, bagaimana manfaatnya, dan apakah pekerjaan itu dapat meningkatkan produksi serta penerimaan negara. Di sinilah hubungan antara politik di Belanda dan pekerjaan air di Jawa mulai terlihat.
Dalam cara pandang kolonial abad ke-19, sungai bukan hanya aliran air. Sungai adalah jalan angkut, sumber pengairan, batas wilayah, sekaligus ancaman banjir. Karena itu, wilayah sungai yang luas seperti Bengawan Solo hilir tidak hanya dilihat sebagai bentang alam, tetapi sebagai ruang yang dapat dihitung, diukur, dan kelak direncanakan ulang.
Bagi daerah Bengawan Solo hilir, pengaruh perubahan politik dan ekonomi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada keputusan pada 1848 yang langsung menyebut Solo Vallei. Namun perubahan politik tersebut membentuk panggung baru bagi gagasan-gagasan yang kelak muncul. Jika sebuah wilayah dianggap memiliki potensi produksi tetapi terhambat banjir, genangan, pengairan tidak teratur, dan persoalan muara, maka masalah itu dapat dibawa ke dalam bahasa administrasi: perlu survei, perlu rencana teknik, perlu anggaran, dan perlu pembenaran manfaat.
Dengan cara pandang seperti ini, Bengawan Solo hilir tampil sebagai wilayah yang menjanjikan sekaligus bermasalah. Ia luas, tetapi tidak mudah dikendalikan. Ia subur, tetapi tidak selalu dapat dimanfaatkan. Ia memiliki sungai besar, tetapi sungai itu juga membawa ancaman. Maka, dalam bayangan pemerintah kolonial, wilayah seperti ini memerlukan lebih dari sekadar kerja tani. Ia memerlukan perencanaan air.
Sampai tahun 1851, Solo Vallei belum tampil sebagai proyek besar. Belum ada Stuw Ngloewak sebagai pusat perhatian. Belum ada hoofdkanaal, zijkanalen, pabrik batu bata, excavateur, prauwen, atau transportkabel. Namun latar yang membuat gagasan itu mungkin sudah terbentuk. Setelah Perang Jawa, pemerintah kolonial membutuhkan pendapatan. Melalui Cultuurstelsel, produksi agraris ditempatkan sebagai pusat kebijakan. Krisis pangan 1840-an memperlihatkan bahwa sistem produksi yang terlalu mengejar tanaman ekspor dapat melemahkan persediaan pangan dan memperbesar kerentanan masyarakat. Perubahan politik 1848 membuat kebijakan kolonial semakin harus dijelaskan dalam bahasa anggaran dan pertanggungjawaban.
Dari seluruh rangkaian itu, satu hal menjadi jelas: tanah yang luas tidak cukup. Produksi tidak akan stabil tanpa air yang dapat diatur. Air harus tersedia pada saat dibutuhkan. Kelebihan air harus dapat dibuang. Banjir harus dikurangi. Genangan harus dikendalikan. Dalam logika kolonial, air menjadi bagian dari strategi produksi.
Maka ketika pada tahun 1852 Ledeboer disebut menyusun rencana awal untuk memperbaiki keadaan irigasi di Solo Vallei, gagasan itu tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari dunia kolonial yang sejak 1830 semakin terobsesi pada produksi, pajak, dan pengendalian sumber daya. Bengawan Solo hilir, dengan segala potensi dan masalah airnya, menjadi salah satu ruang yang kelak dibaca sebagai wilayah yang harus ditata.
Dengan demikian, awal cerita Solo Vallei bukan hanya tentang teknik irigasi. Ia juga tentang warisan Perang Jawa, tentang Cultuurstelsel yang menekan desa, tentang tanaman ekspor yang menggeser perhatian dari pangan, tentang krisis yang memperlihatkan rapuhnya produksi, dan tentang keyakinan kolonial bahwa air harus dikendalikan agar tanah dapat menghasilkan.